komunitas tingkat 3 teori ( MANAJEMEN PUSKESMAS )

BAB I

PENDAHULUAN

Untuk mewujudkan kesejahteraan bangsa Indonesia, hak kesehatan di Indonesia telah di akui secara formal sejak tahun 1960 dengan adanya UUD no 23 tahun 1992 tentang kesehatan,yang memuat pasal-pasal mengatur hak dan kewajiban warga Negara dan pemerintahan sebagai berikut:

• Setiap hak mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.(pasal 4)
• Setiap orang berkewajiban untuk ikut dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan,keluarga dan lingkungannya. (pasal 5)
• Pemerintah bertugas menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat (pasal 7).
• Pemerintah mengembangkan,membina dan mendorong jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat sebagai cara yang dijadikan landasan setiap penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan yang pembiayaannya dilaksanakan secara pra upaya,berasaskan usaha bersama dan kekeluargaan (pasal 60 ayat 1).

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan telah dikembangkan pula Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang merupakan suatu tatanan yang mencerminkan upaya bangsa indonesia untuk meningkatkan kemampuan mencapai derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum.

Disebutkan bahwa Pusat Kesehatan Masyarakat atau disingkat Puskesmas adalah uni pelaksana pelayanan kesehatan masyarakat tingkat pertama dalam sistem tersebut.

Sejarah perkembangan puskesmas di Indonesia dimulai dari didirikannya berbagai institusi kesehatan seperti balai pengobatan, balai kesejahteraan ibu dan anak, serta diselenggarakannya berbagai upaya kesehatan. Pemikiran mengintergrasikan berbagai institusi dan upaya tersebut dibawah satu pimpinan agar lebih efektif dan efisien pertama kali dicetuskan pada pertemuan bandung plan (1951). Selanjutnya konsep pelayanan yang terintegrasi lebih berkembang dengan pembentukan team work dan team Approach pada Master Plan Of Strengthening National Health Service in Indonesia Tahun 1969. Dalam dokumen tersebut disebutkan puskesmas terdiri atas tiga tipe puskesmas (Tipe A, Tipe B, Tipe C). Kemudian dalam rapat kerja kesehatan nasional ke III tahun 1970 menetapkan hanya ada satu tipe puskesmas dengan enam kegiatan pokok. Perkembangan selanjutnya lebih mengarah pada penambahan kegiatan pokok seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemampuan pemerintah serta keinginan program ditingkat pusat, sehingga kegiatan pokok berkembang menjadi 18 kegiatan pokok, bahkan daerah khusus ibukota Jakarta mengembangkan menjadi 21 kegiatan pokok.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

1. MANAJEMEN PUSKESMAS

Pengertian manajemen banyak disampaikan oleh para ahli, namun dalam materi ini hanya akan disampaikan beberapa pendapat ahli manajemen :

1. H. Koontz & O,Donnel dalam bukunya “Principles of Management” mengemukan sebagai berikut : “manajemen berhubungan dengan pencapaian sesuatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang-orang lain” (Management involves getting things done thought and with people).

2. Mary Parker Folllett mendefinisikan “manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain.

3. George R. Terry dalam bukunya “Principles of Management” menyampaikan pendapatnya : “manajemen adalah suatu proses yang membeda-bedakan atas ; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya” (Management is a distinct process consisting of planning, organizing, actuating, and controlling, utilizing in each both science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives)

4. James A.F. Stoner dalam bukunya “Management” (1982) mengemukakan “manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan”

Berdasarkan beberapa pengertian manajemen di atas, dapat dikatakan bahwa manajemen memiliki beberapa ciri antara lain :

• Manajemen diarahkan untuk mencapai tujuan
• Manajemen sebagai proses; perencanaan, pengorganisasian, penggerakan pelaksanaan, pengarahan dan pengawasan
• Tersedia sumber daya; manusia, material dan sumber lain

• Mendayagunakan atau menggerakkan sumber daya tersebut secara efisien dan efektif
• Terdapat orang yang menggerakkan sumber daya tersebut (manajer)
• Penerapan manajemen berdasarkan ilmu dan juga seni atau keahlian yang harus dimiliki oleh manajer

1.1 MODEL MANAJEMEN

Teori manajeman bantyak ragamnya,demikian juga penyebaran fungsi-fungsinya, ada yang sederhana tetapi ada pula yang rumit. Beberapa contoh manajemen dan penjabaran fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Model PIE (Planning, implementation & evaluation).

Model ini adalah yang paling sederhana, karena hanya meliputi 3 fungsi saja yaitu:

· Planning atau perencanaan

· Implementing atau implementasi

· Evalutation atau evaluasi

2. Model POAC (Planning, organizing, actuating & controling)

Meliputi 4 fungsi yaitu :

· Planning atau perencanaan

· Organizing atau pengorganisasian

· Actuating atau penggerakkan

· Controling atau pemantauan

3. Model P1 – P2 – P3 (perencanaan, pergerakan – pelaksanaan, pengawasan – pengendalian – penilaian).

Model ini digunakan oleh jajaran kesehatan,yang di puskesmas di puskesmas di jabarkan dengan:

· P1,perencanaan berbentuk perencanaan tingkat puskesmas (PTP)

· P2,penggerakan pelaksanaan berbentuk lokakarya mini dan,

· P3,pengawasan,penendalian dan penilaian,berbentk pemantauan wilayah setempat dan stratifikasi puskesmas.

4. ARRIF (analisis, rumusan, rencana, implementasi dan forum komunikasi).

Model ini digunakan oleh jajaran Depkes,khususnya yang bergerak di bidang partisipasi masyarakat.Manajemen ARRIF menghasilkan profil peran serta masyarakat, baik di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi maupun pusat/nasional.

5. ARRIME (analisis, rumusan, rencana, implementasi, monitoring dan evaluasi).

Model ini sama seperti ARRIF, hanya fungsi monitoring dan evaluasi secara tegas dipisah, karena aspek yang dikelola meliputi 3 fungsi puskesmas, sehingga fungsi monitoring dan evaluasi harus di pisah.

6. ARRIMES (analisis, rumusan, rencana, implementasi, monitoring, evaluasi, sosialisasi).

Model ini merupakan penyempurnaan dari ARRIME yang setelah diterapkan di lokasi uji coba selama 2 tahun, ada fungsi manajeman yang harus ditambahkan, yaitu sosialisasi hasil evaluasi pembangunan kesehatan diwilayah tersebut kepada lintas sector terkait dan juga masyarakat itu sendiri. Ini terutama berkaitan dengan fungsi pertama yaitu pusat pembangunan berwawasan kesehatan, dan fungsi kedua yaitu pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan keluarga.

2. STRATIFIKASI PUSKESMAS

Dalam upaya peningkatan fungsi puskesmas telah dikembangkan suatu pola pembinaan Puskesmas melalui stratifikasi puskesmas. Penilaian prestasi kerja puskesmas dilakukan dengan menggunakan pedoman stratifikasi puskesmas dimana dikelompokkan dalam 3 strata yaitu :

a. strata puskesmas dengan prestasi kerja baik

b. strata puskesmas dengan prestasi kerja cukup

c. strata puskesmas dengan prestasi kerja kurang

Aspek yang dinilai dalam stratifikasi puskesmas meliputi 4 aspek atau kelompok variabel yaitu hasil kegiatan puskesmas dalam bentuk cakupan dari masing-masing kegiatan, hasil dan cara pelaksanaan menejemen puskesmas, sumberdaya yang tersedia dipuskesmas serta keadaan lingkungan yang mempengaruhi pencapaian hasil kegiatan puskesmas. Kegiatan stratifikasi mencakup pengumpulan data, pengolahan data, analisis masalah dan penentuan langkah penanggulangannya yang dilakukan mulai dari tingkat puskesmas, kabupaten, provinsi sampai ketingkat pusat.srtatifikasi puskesmas dilaksanakan setahun sekali secara menyeluruh dan serantak disemua puskesmas dan bertahap sesuai dengan jenjang administrasi sampai kepusat.

3. PERENCANAAN MIKRO

Perencanaan di tingkat Puskesmas atau yang disebut juga Microplanning dikeluarkan pada tahun 1986. Microplanning atau perencanaan mikro di tingkat Puskesmas adalah penyusunan rencana di tingkat Puskesmas untuk lima tahun termasuk rincian tiap tahunnya. Mikroplanning ini dirasakan kurang bersifat operasional karena kurun waktu rencana yang disusun berjangka waktu lima tahunan. Disamping itu dijumpai permasalahan bahwa belum semua Puskesmas melaksanakan mikropalanning dan kurang dimanfaatkannya hasil mikroplanning oleh Dinas Kesehatan II. Oleh karena itu dikembangkan Pedoman Perencanaan Tingkat Puskesmas (PTP) yang akan memuat petunjuk dalam menyusun rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Diharapkan hasil penyusunan rencana tingkat Puskesmas ini dapat seragam sehingga dapat mempermudah dalam pengolahan selanjutnya ditingkat Kabupaten menjadi suatu rencana tahunan kesehatan di daerah tingkat ll.Disamping itu dengan adanya Perencanaan Tingkat Puskesmas ini diharapkan adanya nilai tambah berupa meningkatnya kemampuan menejemen Puskesmas dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukannya yang meliputi seluruh kegiatan pokok Puskesmas.

Penyusunan Rencana Tingkat Puskesmas dilakukan dalam 4 tahap yaitu tahap

persiapan, tahap analisis situasi, tahap penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

dan tahap penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK).

a. Tahap persiapan

Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan pihak-pihak atau petugas yang akan terlibat dalam proses perencanaan agar memperoleh kesamaan pandangan dan pengetahuan dalam melaksanakan langkah-langkah Perencanaan Tingkat Puskesmas. Tahap ini dilaksanakan melalui pertemuan, pembahasan atau pelatihan sesuai keperluannya.

b. Tahap analisis situasi

Pada tahap ini diperoleh data dan informasi untuk mengetahui keadaan dan masalah operasional Puskesmas yang perlu ditanggulangi. Yang dimaksud dengan masalah operasional adalah tidak tercapainya target pelayanan kesehatan seperti yang diharapkan dan penyebabnya. Data yang perlu dikumpulkan adalah data situasi umum (data kependudukan, data wilayah, data sekolah) dan data pencapaian target Program.

c. Tahap penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK)

Tahap ini meliputi tiga langkah yaitu perumusan masalah dan penyebabnya, langkah perumusan pendekatan pemecahan masalah dan langkah penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK).

d. Tahap penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK)

Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) yang disebut pula dengan Plan Of Action (POA) adalah penyusunan rencana yang mencakup rincian kegiatan, volume kegiatan, lokasi pelaksanaan, tenaga pelaksana, sumber biaya dan penjadwalannya.

4. LOKAKARYA MINI

Sesuai dengan sistem kesehatan nasional, upaya kesehatan diselenggarakan melalui upaya kesehatan puskesmas, peran serta masyarakat, dan rujukan upaya kesehatan.Puskesmas melalui fungsi sebagai pusat pengembangan peran serata masyarakat,pusat pembinaan kesehatan masyarakat dan pusat pelayanan kesehatan masyarakat. Dalam rangka membina petugas puskesmas untuk berkerja sama dalam tim sehingga dapat melaksanakan fungsi puskesmas dengan baik, telah dikembangkan lokakarya mini puskesmas. Lokakarya mini puskesmas merupakan suatu pertemuan antar petugas puskesmas dan petugas puskesmas dengan sektor terkait (lintas sektoral) untuk meningkatkan kerja sama tim, memantau cakupan pelayanan puskesmas serta membina peran serta masyarakat secara terpadu agar dapat meningkatkan fungsi puskesmas.ditinjau dari fungsi manajemen yang terdiri dari perencanaan (P1), Pengerakan pelaksanaan (P2) dan pengawasan pengendalian penilaian (P3) maka lokakarya mini puskesmas merupakan penerapan penggerakan pelaksana (P2).

4.1 TUJUAN KEGIATAN

a. Tujuan umum

Meningkatkan fungsi puskesmas melalui penggerakan pelaksanaan puskesmas, berkerjasama dalam tim dan membina kerja sama lintas program serta lntas sektoral.

b. Tujuan khusus

1. Tergalangnya kerja sama dalam tim antar tenaga puskesmas dan terlaksa.

2. Terselenggaranya lokakarya bulanan antar tenaga puskesmas dengan cara membandingkan rencana kerja bulan lalu dari setiap petugas dengan hasil kegiatannya dan membandingkan cakupan kegiatan dari daerah binaan dengan targetnya serta tersusunnya rencana kerja bulan berikutnya.

3. Tergalangnya kerja sama lintas sektoral dalam rangka pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat secara terpadu.

4. Terselenggaranya lokakarya tribulanan lintas sektoral dalam rangka mengkaji kegiatan kerja sama lintas sektoral dan tersusunnya rencana kerja tribulanan berikutnya.

4.2 MANFAAT

Manfaat : mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan pada bulan lalu dan untuk merencanakan kegiatan yang akan dilakukan.

4.3 PENGGALANGAN ATAU PENINGKATAN KERJASAMA DALAM TEAM

Lokakarya yang pada dasarnya dilaksanakan setahun sekali dilingkungan puskesmas sendiri, dalam rangka meningkatkan kerja sama antar petugas puskesmas untuk meningkatkan fungsi puskesmas.

4.4 LOKAKARYA BULANAN PUSKESMAS

Sebagai tindak lanjut lokakarya penggalangan / peningkatan kerja sama dalam tim, setiap awal bulan berikutnya diadakan pertemuan antar petugas puskesmas untuk membandingkan rencana kerja bulan yang lalu dengan hasil kegiatan serta cakupan daerah binaan. Bilamana dijumpai masalah, dibahas dan dipecahkan bersama, serta kemudian menyusun rencana kerja bulan berikutnya bagi setiap tenaga.

4.5 PENGGALANGAN / PENINGKATAN KERJASAMA LINTAS SEKTORAL

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dan dukungan sektor-sektor yang bersangkutan diperlukan penggalangan kerja sama lintas sektor,yang dilaksanakan dalam satu pertemuan setahun sekali.untuk itu perlu dijelaskan manfaat bersama dari upaya pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan bagi sektor-sektor yang bersangkutan. Sebagai hasil pertemuan adalah kesepakatan rencana kerja lintas sektoral dalam membina dan mengembangkan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan.Khususnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan ibu dan kelangsungan hidup anak.

5. SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN TERPADU PUSKESMAS (SP2TP)

Dalam menejemen diperlukan adanya data yang akurat, tepat waktu dan kontiniu serta mutakhir secara periodik. Berdasarkan SK Mentri No. 63/Menkes/II/1981,berlaku Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP).

SP2TP adalah tata cara pencatatan dan pelaporan yang lengkap untuk pengelolaan

Puskesmas meliputi keadaan fisik, tenaga, sarana dan kegiatan pokok yang dilakukan serta hasil yang dicapai oleh Puskesmas. Dengan melakukan SP2TP yang baik maka akan didapat data dan informasi yang diperlukan untuk perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pemantauan, pengawasan, pengendalian dan penilaian penampilan Puskesmas serta situasi kesehatan masyarakat umumnya. SP2TP dilakukan oleh semua Puskesmas termasuk Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu danPuskesmas Keliling.

Pencatatan dan pelaporan mencakup data umum dan demografi wilayah kerja

Puskesmas, data ketenagaan, data sarana yang dimiliki Puskesmas yang dilakukan

secara periodik (bulanan, tribulan, semester dan tahunan) dengan menggunakan formulir yang baku.

TUJUAN UMUM

1. Meningkatkan kualitas manajemen Puskesmas

2. secara lebih berhasil guna dan berdaya guna melalui

3. pemanfaatan secara optimal data SP2TP dan informasi lain yg menunjang

TUJUAN KHUSUS

1. Dasar penyusunan perencanaan Tk. Puskesmas.
2. Dasar penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas (Lokakarya mini)
3. Sebagai dasar pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas
4. Untuk mengatasi berbagai kegiatan hambatan pelaksanaan kegiatan pokok puskesmas

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dengan diterapkan nya penyelenggaraan puskesmas diharapkan dapat mengikuti dinamika dan perkembangan cepat yang terjadi dalam dan di luar negeri, antara lain dapat menjawab tantangan persaingan global, penyelenggaraan otonomi daerah, mengikuti kebijakan masyarakat perimbangan keungan pusat dan daerah, menumbuhkan pemberdayaan masyarakat, mewujudkan pemerataan dan keadilan,mengoptimalkan potensi daerah dan mempertimbangkan keragaman masing-masing daerah serta sejalan dengan strategi pembangunan kesehatan untuk mewujudkan indonesai sehat 2010.

B. SARAN

Diharapkan puskesmas sebagai unit pelaksana pembangunan kesehatan dapat

memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Departeman kesehatan. Direktorat Jendral Bina Kesehatan Masyarakat. 2001. Penyelenggaraan puskesmas di Era Desentralisasi. Jakarta : Departemen Kesehatan.

2. www.depkes .com.